Subardi Usul PLN Terangi ‘Blank Spot’ di Gunungkidul DIY

20-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi saat RDP Komisi VI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, (20/9/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengusulkan kepada PT PLN untuk membangun jaringan listrik hingga ke wilayah blank spot atau titik gelap di pedalaman Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Sejumlah spot tersebut memang tidak berada di pemukiman warga, tetapi merupakan kawasan tak berpenduduk yang menghubungkan antardusun dengan topografi pegunungan dan hutan. Menurut Subardi, kawasan tersebut butuh aliran listrik untuk mendukung aktivitas warga.

 

“Misal di Gunungkidul yang luasnya hampir separuh dari DIY. Itu jarak satu dusun ke dusun lain bisa melewati hutan jati. Jaraknya berjauhan, itu belum teraliri listrik,” kata Subardi saat RDP Komisi VI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, (20/9/2023).

 

Sejumlah blank spot di Gunungkidul merupakan wilayah terpencil yang tetap membutuhkan infrastruktur jaringan listrik. Penyediaan akses listrik di wilayah pedalaman akan mendukung pembangunan dan perekonomian. Selain itu, elektrifikasi akan memangkas kesenjangan antar desa dan kota.

 

Subardi menilai, penyediaan jaringan listrik merupakan wujud dari keadilan sosial. Masyarakat di pedalaman perlu merasakan terangnya pembangunan meski wilayah tersebut di luar permukiman. “Prinsip Dirut untuk keadilan itu bagus. Walaupun spot-spot di Gunungkidul itu sedikit, kalau tidak dialiri listrik tidak adil namanya. Supaya adil, dipasang meski sedikit,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Dalam RDP ini, Dirut PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 senilai Rp5,86 triliun. PMN tahun 2024 seluruhnya akan digunakan untuk program listrik masuk desa. Program tersebut akan dinikmati oleh 192.446 pelanggan di 2.097 desa melalui 11 ribu km jaringan distribusi di seluruh Indonesia. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...